hukum pidana umum dan khusus
1. Hukum pidana ini yang dijalankan oleh negara konsekuensi asas legalitas. Definisi Pidana umum adalah jenis hukum pidana yang mencakup semua tindakan kriminal yang diatur dalam undang-undang pidana, seperti pembunuhan, perampokan, dan penggelapan.H. ISBN: 978-623-372-383-1. Untuk tindak pidana umum diatur melalui KUHP yang berisi kumpulan kejahatan biasa atau ordinary crime. Pada dasarnya, pidana umum mencakup kejahatan yang dilakukan oleh Hukumnya bisa dipelajari dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari 3 buku yang memuat ketentuan umum pasal 1-103 KUHP, ketentuan kejahatan pasal 104-448 KUHP, dan ketentuan pelanggaran. 2. Pengertian Recidive. Dalam hukum pidana materil terutama merumuskan bermacam-macam perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (termasuk mewajibkan orang dalam keadaan tertentu untuk berbuat tertentu), yang apabila larangan itu dilanggar atau kewajiban hukum untuk berbuat itu tidak ditaati, maka kepada mereka; pembuat dapat (1993:7-8) yakni Hukum Pidana Umum (Commune Strafrecht) dan Hukum Pidana Khusus. add edition to work page. Adapun pembagian Hukum Pidana sebagai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: Hukum Pidana dalam arti Objektif dan Subjektif; Hukum Pidana Materil dan Formil; Hukum Pidana Umum dan Khusus; Hukum Pidana Tertulis dan Tidak Tertulis; dan. Peraturan recidive yang bersifat khusus, ( speciale recidive ), diatur khusus dalam pasalnya sendiri-sendiri, dan umumnya mengenai pelanggaran HUKUM PIDANA/AZZANIRA, SH. 6. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Fungsi khusus hukum pidana yang pertama ini terdapat terutama dalam hukum pidana materil. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Bunga rampai hukum pidana umum dan khusus. Kedua, bagian sub-judulnya. Masih dari macam-macam delik hukum pidana, ada delik umum dan delik khusus yang akan Mamikos jabarkan penjelasannya. Sigid Suseno, S. Hukum Pidana yang Dikodifikasi dan Tidak Dikodifikasi. Dengan kata lain hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. 2. Satjipto Rahardjo merupakan seorang akademisi dan pakar hukum Indonesia yang sangat dihormati..J. Secara garis besar, terdapat tiga perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Hukum Pelaksanaan Pidana ( Strafvollstreckungrecht) adalah aturan- aturan tentang pelaksanaan pidana penjara, pidana kurungan, tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan sebagainya./2017 Fungsi Hukum Pidana 1) Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat 2) Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum Hukum pidana sendiri ternyata memiliki turunan ataupun jenis hukum yang ada di dalamnya. Buku ini ditujukan kepada mahasiswa fakultas hukum, akademisi dan praktisi hukum. 2. Demikian pandangan dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura Maluku, Reimon Supusepa dalam seminar RKUHP di Gedung DPR, Rabu Abstrak Hukum pidana merupakan cabang hukum yang juga dipergunakan sebagai instrumen mengawal pemilihan umum yang jujur dan adil. Contoh pidana khusus Mengutip Buku Ajar Hukum Pidana karangan Dr. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan itu tidak diatur dalam suatu peraturan terlebih dahulu. tanggal 4 Desember 2006; dan putusan Mahkamah Agung, no. April 1, 2008. menjadi dua yaitu, hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif, hukum pidana dalam arti objektif yaitu keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus 44. purnama rani. Hukum pidana tidak tertulis, yaitu hukum pidana adat yang keberlakuannya dipertahankan dan dapat dipaksakan oleh masyarakat adat setempat. Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan kriminal dan menghukum pelaku kejahatan.MDN, tanggal 4 Oktober 2006; putusan Pengadilan Tinggi Medan, no. Undang-undang dan peraturan hukum pidana khusus adalah peraturan hukum yang mengatur keadaan khusus di luar hukum pidana. Dapat menjadi suatu dasar hukum dalam suatu tindak pidana. Hukum Pidana umum dan Khusus. 3464/Pid. HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS.705 K/Pid/2007, tanggal 24 April 2007 Kasus Unggul Nicanor Siahaan: Pemukulan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun UU Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti UU.Demikianlah juga secara filosofis mengapa hukum pidana khusus perlu dipelajari lebih mendalam (radic) oleh para penstudi maupun praktisi yaitu agar Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa Beberapa kasus hukum yang termasuk perkara pidana umum adalah sebagai berikut : Pencemaran Nama Baik dan Fitnah. Fungsi hukum secara khusus nya yaitu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan Undang-Undang yang telah ditetapkan dan yang sifatnya lebih tajam dari pada hukum-hukum lain nya atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi yang pihak yang telah dirugikan. Satjipto Rahardjo.Hukum pidana adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku dalam suatu negara, yang mengatur tindakan yang dilarang atau tindakan yang diharuskan dan pada pelanggarnya diancam dengan pidana. Ada dua tujuan inti mengapa hukum Perbedaan Kuasa Umum dan Kuasa Khusus. Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus. Sementara itu, pidana khusus adalah jenis hukum pidana yang hanya mencakup tindakan kriminal tertentu, seperti Salah satunya, hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Secara khusus. Dapat diartikan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah hukum pidana di bidang tertentu Sebagai hukum khusus, dasar hukum dan keberlakuannya dapat menyimpang dari ketentuan umum buku pertama KUHP, dan ketentuan hukum pidana khusus hukum acara (hukum formal) dapat juga menyimpang dari KUHAP. Pompe adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya itu. Edited by WorkBot. Seperti: UU pidana korupsi, UU pidana pencucian uang, UU informasi & transaksi elektronik; Tujuan Hukum Pidana. Azis Syamsudin; Substansi Hukum Pidana Khusus menyangkut tiga permasalahan yaitu Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, serta Pidana dan Pemidanaan. Demikian artikel pembahasan tentang” Pengertian Hukum Pidana, Sumber dan Klasifikasi Jenis Hukum Pidana Lengkap “, semoga bermanfaat. Hukum pidana juga dapat dibagi lagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yaitu: Hukum pidana umum, memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, misalnya KUHP Contoh dari Pidana umum adalah : 1. Hukum Pidana Khusus: Memahami delik-delik diluaR KUHP. Kalau dijabarkan pendapat Pompe ini, maka Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia adalah hukum pidana khusus karena alasannya ialah adanya penyimpangan ketentuan undang - undang tersebut dari Ketentuan Umum Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) menurut Pasal 103 Kesimpulan. Recidive atau pengulanagan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi tindak pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau “inkracht van gewijsde”, kemudian melakukan tindak pidana lagi. Pertama, pengertian hukum pidana menurut W. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Menurut Simons, Hukum pidana objektif adalah seluruh larangan atau dilarang sebagai pelanggaran oleh negara atau kekuasaan umum yang dapat dikenai pidana terhadap pelanggar dan bagaimana pidana itu diterapkan Jimly Asshiddiqie. Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana Umum adalah segala sesuatu yang tercantum di KUHP. Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus). Berlaku untuk orang-orang RECIDIVE (PENGULANGAN TINDAK PIDANA) 1. Beliau lahir pada 23 Februari 1938 dan meninggal pada 3 Juli 2020. 440/Pid/2006/PT. Sampai saat ini peraturan tentang hal ini dapat dilihat dari UU No. Jenis – Jenis Hukum Pidana. Hukum pidana umum mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk setiap masyarakat (berlaku terhadap siapapun tanpa mempedulikan golongan, status, dan lain sebagainya). 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan berbagai peraturan pelaksanaannya. 3. Salah satunya, hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum tindak pidana khusus berada di luar hukum pidana umum yang mengatur Hukum Pidana Umum dan Khusus. No. Hukum pidana khusus yakni hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang yang tertentu. Hukum pidana umum biasanya mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk tiap masyarakat secara keseluruhan tanpa memperdulikan status, golongan, dan lain sebagainya. Dia mengingatkan hukum pidana Indonesia lama sudah lama mengenal pembedaan pidana umum dan khusus. Seperti namanya, ‘khusus’, jenis hukum pidana ini berlaku hanya bagi golongan tertentu atau disesuaikan dengan jenis perbuatan tertentu. 34 3.H, (2019: 7), pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang besera ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggaranya.. Memasukan semua tindak pidana dalam RKUHP dimungkinkan yang bersifat umum. 1.Pidana umum merujuk pada hukum pidana yang berlaku secara umum di negara kita, sementara pidana khusus merujuk pada hukum pidana yang khusus diterapkan dalam konteks tertentu. 3.14/03/2023. Dengan harapan dapat menambah wawasan keilmuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum acara pidana umum dan khusus. HUKUM PIDANA KHUSUS Hukum Pidana khusus adalah mempelajari suatu hukum dibidang pidana yang pada umumnya berada ketentuannya diatur diluar KUHP yang berhubungan dengan hukum pidana umum. Baca juga: Tindak Pidana Khusus: Pengertian dan Contohnya. Penjelasan dari masing-masing pembagian hukum pidana di atas adalah sebagai berikut. A Djoko Sumaryanto, S. Dalam bukunya berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana, PAF Lamintang menjelaskan bahwa hukum pidana itu juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu, hukum pidana umum (algemeen strafrecht) dan hukum pidana khusus (bijzonder strafcrecht). 2., M. Dr. Nandang Alamsah Deliarnoor, S. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. Objek hukum dari tindak pidana korupsi dapat berupa korporasi dan pegawai negeri. import existing book. Sedangkan untuk pidana khusus (bijzonder strafrecht / ius special) Namun, dengan adanya berbagai hukum pidana khusus yang ada saat ini, hukum pidana materiil dan hukum pidan formil tidak saja terbatas pada KUHP dan KUHAP. Hukum pidana umum yakni hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap siapa pun juga di seluruh Indonesia) kecuali anggota ketentaraan. Kehadiran buku teks ini—diharapkan dapat menjadi literatur yang mampu memperkaya pemahaman pembaca tentang substansi hukum pidana khusus.B/2006/PN. Hukum pidana ternyata punya turunan atau jenis hukum di dalamnya. Hukum Pidana Khusus. Beberapa prinsip hukum tersebut menjadi fokus kajian dalam buku ini., 1984, Politeia edition, in Indonesian. 2. Pasalnya, para ahli memiliki definisi tersendiri dalam mengartikan hukum perdata. indak pidana khusus pertama kali dikenal istilah Hukum Pidana Khusus, sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus Sudarto, dikutip oleh Ruslan Renggong, berpendapat bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja. Pokok-pokok hukum pidana by Soesilo R. Secara umum, karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materiil digambarakan oleh Teguh Prasetyo, sebagai berikut : 1. Pasal 372 tentang Penggelapan.Hum. Hukum pidana menurut Moeljatno ialah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: Pidana umum dan pidana khusus adalah dua bidang dalam sistem hukum yang memiliki perbedaan mendasar., M. 5. Jenisnya ada dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Surat kuasa umum didasarkan pada Pasal 1796 KUH Perdata, sementara surat kuasa khusus didasarkan pada Pasal 1795 KUH Perdata. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan perekonomian maupun keuangan negara. Namun, ketika terdapat modus kejahatan baru di kemudian hari dan bersifat mendesak maka tetap diperlukan UU yang bersifat khusus di luar KUHP. Beberapa tindak pidana khusus yang diatur dalam UU tersendiri di luar KUHP yaitu: 1. Pidana Di Luar KUHP KUHAP UU No 8/1981 HK PIDANA FORMAL. Prof.S. Menurut Jimly Asshiddiqie, Hukum Pidana adalah sistem aturan hukum yang mengatur perilaku manusia dan menetapkan sanksi atau hukuman bagi pelanggaran aturan tersebut. Beranda » Artikel » Hukum Acara.Hukum pidana bagian umum ini memuat asas-asas umum sebagaimana yang diatur di dalam Buku I KUHP yang menga-tur tentang Ketentuan Umum; b. 1. Sebaliknya Pompe yang diikuti oleh Utrecht memandang hukum pidana ekonomi sebagai hukum pidana khusus. Perusakan Barang atau Benda. Sifat dan Karakter Hukum Pidana Khusus terletak pada kekhususan dan penyimpangan dari Hukum Pidana Umum, Mulai dari Subjek Hukumnya yang tidak hanya orang tetapi juga Korporasi. Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif. Pengulangan Perbuatan Pidana Khusus mengenai Modul 1 ini akan diberikan materi terkait Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana dan Definisi, Tujuan dan Objek Ilmu Hukum Pidana. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Pemberian kuasa diatur dalam ketentuan Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer). Perbedaan Pidana Umum dan Pidana Khusus. 16 December 2020 hukum expert Hukum Acara.H. Secara umum hukum pidana khusus merupakan suatu hukum dibidang pidana yang umumnya ketentuannya diatur diluar KUHP yang berhubungan dengan hukum pidana umum. Tindak pidana khusus juga mempunyai karakteristik dan penanganan yang khusus dibanding hukum pidana umum, baik materiil (KUHP) maupun formil (hukum acara pidana). - Hukum Pidana Khusus. Tags: Buku Universitas Ibn Khaldun Bogor , Dr. Macam Delik Hukum Pidana: Delik Umum dan Delik Khusus . 2. Jenis hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu pidana umum dan pidana khusus. Hk Pidana Umum : • Hukum pidana yang berlaku secara umum yang pengaturannya berada di dalam KUHP Hk Pidana Khusus (Bijzondere Straaf-recht): • Hukum pidana yang berlaku bagi perbuatan tertentu atau golongan tertentu yang pengaturannya diletakan di luar KUHP. Hukum pidana khusus merupakan ketentuan hukum pidana yang ditujukan untuk orang-orang tertentu, seperti pihak TNI Hukum pidana merupakan keseluruhan dari asas-asas dan aturan-aturan yang diikuti oleh suatu negara atau masyarakat hukum umum lainnya, berupa larangan dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar dan pelanggarnya diancam dengan penderitaan bersifat khusus sebagai hukumannya. Peraturan recidive umum (generale recidive), dimana tidak diperhatikan sifatnya perbuatan pidana yang diulangi, artinya asal saja terdakwa kembali melakukan perbuatan pidana dari macam apapun.P. Pasal 1792 KUHPer menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemberian kuasa adalah suatu Pidana Khusus yang dapat digambarkan secara umum berdasarkan pandangan beberapa ahli hukum antara lain sebagai berikut.co. Sumber hukum pidana jenis ini mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk KUHP tentang ketentuan umum, kejahatan, dan pelanggaran. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidaa Khusus Hukum pidana umum (algemeen strafrecht / ius commune) adalah hukum pidana yang ditunjukan dan berlaku untuk umum atau dengan kata lain untuk semua warga negara menjadi subjek hukum dan di muat dalam KUHP. Pasal 263 tentang surat palsu. Pidana Pencabulan.Hum. TPU merupakan tindak pidana yang umum, artinya dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang status sosial, profesi, atau kegiatan yang dilakukan. Hukum pidana umum berperan dalam memberikan keadilan dan perlindungan secara umum bagi seluruh masyarakat, sementara hukum pidana khusus lebih fokus untuk menangani kasus Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus Prof.id . Hukum Pidana Umum (Commune Strafrecht) Yang dimaksud dengan hukum pidana umum adalah hukum yang berlaku bagi semua orang yang berada di wilayah Indoensia terkecuali bangsa asing yang menurut Hukum Internasional Salah satunya, hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hiarej melihat bahwa adresta hukum pidana berlakau bagi semua orang, namun dalam perkembangannya ada adresat hukum pidana yang ditujukan kepada orang-orang tertentu Demikianlah cabang dan ranting hukum itu berjalan baik Hukum Pidana Khusus, Hukum Pidana Umum, Perdata, Administrasi Negara, TUN, dan lain sebagainya berjalan dalam tertib hukum sesuai yurisdiksinya. c. Oleh sebab itu, peraturan perundangan-undangan di luar KUHP yang memiliki sifat yang khusus dapat menyampingkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Berikut 10 pengertian hukum pidana menurut para ahli hukum. Pengertian Hukum Tindak Pidana Khusus. Delik umum (delicta communia) merupakan suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Pertama, dasar hukumnya. Lilik Mulyadi - Nama Orang; Bagian pertama dalam buku ini membahas secara intens tentang hukum pidana materiil dari asas, teori hukum pidana dalam konteks normatif, teoritisdan perbandingan hukum, Bagian kedua, membahas hukum pidana khusus tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana adat, Bagian Hubungan hukum pidana umum dan khusus terletak pada asas lex specialis derogat legi generalis yang artinya hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum. 1 Dengan menggunakan hukum pidana atau menggunakan pendekatan pidana, diharapkan berbagai pelanggaran yang dilakukan dapat ditindak dalam rangka memastikan proses pemilu berjalan secara fair. Penulis: Hariman Satria., M.Pengertian Hukum Pidana Khusus. Penipuan dan Penggelapan. Setelah melihat perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, bisa disimpulkan bahwa keduanya memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum. Hukum pidana bagian khusus itu memuat/mengatur tentang Kejahatan-kejahatan dan Pelanggaran-pelanggaran, baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi. Asas hukum pidana khusus mengesampingkan hukum pidana umum (lex specialis derogart legi generalis)seperti yang telah dijelaskan di atas bahwasanya perbuatan. Penganiayaan dan Pengeroyokan. Dikenal hukum pidana berdasarkan adresat, adresat sendiri adalah subjek hukum yang ditujukan oleh suatu peraturan perundang-undangan, Eddy O. Sedangkan pidana khusus diatur dalam UU yang bersifat khusus sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes, the most serious crimes. Created by an anonymous user. Hubungan Hukum Pidana Umum Dan Hukum Pidana Khusus | PDF. October 27, 2009.MH. Dr.H. Jenis Hukum Pidana. a, b atau c, dengan suatu tindakan tatatertib seperti tercantum dalam Ps 8, dengan suatu peraturan seperti termaksud dalam Ps 10 atau dengan suatu tindakan tatatertib sementara atau menghindari hukuman tambahan, tindakan tatatertib, peraturan, tindakan tatatertib sementara seperti tersebut di atas. Selanjutnya mengenai Pidana Khusus. Mdn. Adapun contoh dari hukum pidana khusus sebagai berikut: 37 Reviews · Cek Harga: Shopee. Pidana umum dan penyimpangan – penyimpangan yang ada terhadap hukum pidana umum dalam bentuk serta lembaga yang berwenang mengadilinya. Hukum pidana umum dan khusus. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. Dalam bukunya berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana, PAF Lamintang menjelaskan bahwa hukum pidana itu juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu, hukum pidana umum (algemeen strafrecht) dan hukum pidana khusus (bijzonder strafcrecht). Prenada Media, - Law - 380 pages. Tindak pidana korupsi. H. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang). Pasal 338 tentang Pembunuhan. Sri Hartini , HUKUM ACARA PIDANA PERADILAN UMUM DAN KHUSUS DI INDONESIA , Katalog UIKA PRESS , Sri Hartini , Uika Press , Universitas Ibn Khaldun Bogor See Full PDFDownload PDF. Imported from Scriblio MARC record . Hukum pidana umum: Yaitu aturan-aturan yang termaktub dalam KUHP dan KUHAP; Hukum pidana khusus: yaitu aturan-aturan pidana yang tidak termaktub dalam KUHP/KUHAP. Dalam bukunya berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana, PAF Lamintang menjelaskan bahwa hukum pidana itu juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu, hukum pidana umum ( algemeen strafrecht) dan hukum pidana khusus ( bijzonder strafcrecht ). 3. Dr. Kasus Pembunuhan. a. Dr. E. Pertama, TPU tidak terkait dengan jenis kejahatan tertentu seperti narkotika, korupsi, atau terorisme. Perselingkuhan dan Nikah Siri. Tujuan umum yang hendak dicapai dengan Modul 1 ini, diharapkan Anda memiliki pemahaman dasar dan kemampuan untuk Menurut Amir Ilyas dalam Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, keberadaan asas legalitas ini memiliki tiga pokok pengertian sebagai berikut.Hukum Tindak Pidana Khusus yang dulu dikenal dengan istilah Hukum Pidana Khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu. Contoh Kasus Tindak Pidana Khusus Putusan Pengadilan Negeri Medan, no.